Forum Rektor PTMA Teken MoU bersama Bawaslu RI, Kawal Pemilu 2024 Bermartabat

YOGYA - Dalam menyukseskan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) pada Jumat (2/2) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam MoU ini, Forum Rektor PTMA berkomitmen membantu Bawaslu RI dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai prinsip Luber Jurdil yang bermartabat. Rencananya, akan dikerahkan mahasiswa dari 174 Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melaksanakan pengawasan dalam Pemilu 2024 di seluruh Indonesia. 

Ketua Forum Rektor PTMA sekaligus Rektor UMY, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran aktif PTMA karena demokrasi Indonesia saat ini sedang dilihat oleh mata dunia. 

"Pemilu ini merupakan ornamen demokrasi, artinya ada sesuatu yang lebih spesifik yang lebih dari sekadar itu. Namun kemudian, ini menjadi menarik karena seluruh mata demokrasi dunia melihat pernak pernik demokrasi kita. Karenanya salah satu bentuk komitmen muhammadiyah adalah concern terhadap kualitas dari pemilu 2024," jelasnya.

Sementara itu, Rahmat Bagja, S.H. LL.M., dalam keterangannya mengaku gembira dengan MoU yang sudah ditandatangani. Ia berharap ke depan Bawaslu bersama Muhammadiyah mampu mengawal Pemilu 2024 dengan baik.

Menurut Bagja, MoU ini penting bagi Bawaslu RI seiring dengan sorotan publik yang sedang mengarah ke pihaknya. Banyak perkembangan pemilu yang menarik seiring dengan dekatnya waktu Pemilu di 14 Februari mendatang.

"Poin paling penting adalah ketika memasuki masa tenang dan masa pemungutan suara. Itu krusial. Ujian paling besar dari penyelenggaraan pemilu," tuturnya.

Sekarang ini, lanjut Bagja, Bawaslu RI sedang fokus mengawasi distribusi logistik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu. Ia kemudian berpesan bagi para petugas, agar tetap amanah dan tidak mempermainkan anggaran yang digelontorkan negara.

"Jogja lagi menarik, permasalahan pelatihan kpps pun dari jogja. Itu jadi perhatian kita jangan sampai menular pada yang lain. Hal yang paling bermasalah, dosa yang paling dosa, adalah mengambil uang dari struktural yang paling doif," tandasnya.

Wartawan: Fatan Asshidqi