DPR Ikuti Putusan MK, Ketua LHKP PP Muhammadiyah: Jangan Terlena, Tetap Kawal!

YOGYA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pilkada dibatalkan. Hal ini dipastikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Paripurna pada Kamis (22/8) yang diadakan di tengah massa aksi yang mengepung komplek Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Kemudian, ia juga menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8) adalah yang berlaku pada pendaftaran calon kepala daerah pada 27 – 29 Agustus 2024.

“Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ucap Dasco, dilansir dari Kompas.com.

Hanya saja, massa aksi tetap tidak percaya sepenuhnya terhadap pernyataan tersebut begitu saja. Massa aksi masih khawatir dengan “manuver – manuver” yang mungkin akan dilakukan, seperti tiba – tiba RUU Pilkada langsung disahkan begitu saja di waktu yang tak terduga.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Ridho Al – Hamdi, mengingatkan agar rakyat tidak terlena dan tidak percaya begitu saja dengan yang disampaikan oleh DPR RI.

“(Omongan politisi) Itu tidak bisa dipercaya 100%, apalagi situasinya saat ini sedang tidak stabil dan chaos. Kemudian DPR membatalkan (RUU Pilkada) dari mulutnya Sufmi Dasco hanya untuk menenangkan massa. Ini patut dicurigai dan hati – hati pada malam hari atau tengah malam mereka mengesahkannya dan ini sangat bahaya,” ungkap Ridho kepada Mediamu.

Untuk itu, ia memperingatkan kepada seluruh masyarakat untuk jangan percaya begitu saja serta mau dikibulin mulut-mulut politisi busuk yang tidak punya integritas. Apalagi, setelah didesak oleh massa yang luar biasa di berbagai kota, tidak hanya di Senayan, baru mereka seperti kalang kabut.

Terlebih, sesuatu yang datang tiba-tiba itu pasti ada hal-hal lain di belakangnya. Seperti ia memberi contoh dari serial Kera Sakti, dimana pada suatu adegan, Sun Go Kong mengatakan kepada gurunya kalau ada orang yang tiba – tiba baik itu berarti dia adalah siluman. 

“Nah, ini ada orang – orang yang rakus tiba – tiba baik di hadapan massa aksi, berarti itu adalah siluman politisi yang harus kita waspadai. Sehingga, perlawanan harus terus digelorakan, agar tidak padam dan terlena dengan mulut satu orang politisi,” ujar Ridho.

Oleh karena itu, pergerakan para politisi memang harus terus pantau dari jam ke jam. Apalagi, yang tersisa dari republik ini adalah masyarakat sipil, dimana di dalamnya terdapat kelompok akademisi, mahasiswa, pers, yang kita sama – sama bergerak sebagai extra parlementer dengan turun ke jalanan, media sosial, dan sebagainya. Dalam rangka untuk menyoroti para pengkhianat – pengkhianat amanah rakyat negeri ini. 

“Kita harus hati-hati, waspada, mengontrol CCTV, harus ada di mana – mana, artinya kita jangan terlena dengan buaian dari politisi – politisi. Kita harus terus mengawal ini sampai setidaknya 27 Agustus 2024 (jadwal Rapat Paripurna DPR RI berikutnya-red),” ingat Ridho.

“Tetap kawal, jangan terlena dengan buaian politisi – politisi yang seolah – olah rakyat sudah diberikan kue enak tapi ternyata cuma pepesan kosong saja,” lanjut Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Di satu sisi, Ridho yakin warga Muhammadiyah pastinya sangatlah cerdas. Terlebih, pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pada Kamis (22/8) pagi tadi menjadi pernyataan resmi yang sudah mewakili representasi sikap Muhammadiyah. 

Dalam pernyataannya, Mu’ti menegaskan untuk patuh terhadap putusan MK yang sifatnya final dan mengikat, maka Muhammadiyah harus berani menjewer DPR sebagai wakil rakyat untuk patuh kepada MK. Menurutnya, itulah suara Muhammadiyah, dimana persyarikatan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia patuh pada konstitusi dan 

“Para anggota DPR yang masih saja membangkang dan ingin mencuri di siang bolong harus kita jewer satu persatu. Warga dan kader Muhammadiyah sami’na wa atho'na pada apa yang menjadi putusan dan sikap Muhammadiyah melalui pernyataan pak Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah),” tandasnya. (*)