Dorong Keterbukaan di Amal Usaha, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sarankan Bentuk LKPP

YOGYA – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla mendorong keterbukaan proyek dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) khususnya di kampus-kampus milik Muhammadiyah. Salah satu sarannya adalah dengan membentuk lembaga serupa Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Saya sangat berharap Mas Gufron ini itu bisa menginisiasi pembentukan LKPP di Muhammadiyah, jadi itu membuat marketplace terhadap seluruh kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di kampus-kampus Muhammadiyah, atau yang ada di seluruh Amal Usaha Muhamamdiyah, sehingga itu dibuat fair," kata Dzulfikar saat menjadi pembicara pada sesi talkshow Kopdarnas SUMU di SM Tower, Yogyakarta, Sabtu (21/9).

Dzulfikar menyebut, kampus-kampus Muhammadiyah memiliki biaya tahunan yang besar, tetapi tak terbentuk konglomerasi dari belanja-belanja yang dihabiskan dari uang besar itu. Menurutnya sumber persoalan yang dihadapi oleh persyarikatan saat ini adalah kemampuan Muhammadiyah untuk memperkaya kadernya sendiri tidak ada.

"Siapa di sini pengusaha yang besar karena dapat dari kerjaan dari kampus-kampus? Kan kampus setiap hari membangun, mengecat, kadang anak muda Muhammadiyah mau jadi dosen saja setengah mati ya masuknya, apalagi mau dapat kerjaan," ujarnya.

Pemuda yang pernah jadi Sekretaris Jenderal PP IPM 2010-2012 ini menjelaskan jika nanti LKPP sudah terbentuk, maka nanti universitas yang dimiliki Muhammadiyah bisa membuat e-catalogue dengan perincian kebutuhan masing-masing, sehingga bisa dilelang secara adil.

Langkah ini akan terus didorong Dzulfikar bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) agar segera disepakati untuk memproteksi teman-teman pengusaha yang merupakan kader Muhammadiyah.

"Harus ada sebuah lembaga yang memproteksi itu, jika ada pekerjaan-pekerjaan itu langsung open bidding saja. Nah itu gunanya LKPP itu untuk membentuk panitia dan segala macam, jadi ada keterbukaan," tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PP IPM, Riandy Prawita menyampaikan hal yang sama terkait susahnya kader-kader Muhammadiyah mendapatkan bagian di dalam AUM.

Dia menyampaikan hasil obrolannya dengan Bendahara Umum DPP IMM, M. M. Firdaus Suudi yang merupakan pengusaha furniture tapi ditolak ketika ingin masuk menawarkan produknya di kampus Muhammadiyah karena kalah harga katanya.

"Yang disampaikan tadi sama Mas Dzulfikar adalah betul bahwa yang muda-muda ini mau masuk dosen di kampus saja susah, apalagi bisa ada program yang dikolaborasikan," imbuhnya. (*)