Anggota DPR Dapat Jatah Hotel untuk Isoman, MCCC: Tak Selaras dengan Nilai Kemanusiaan

YOGYA – Informasi menarik dan menjadi perhatian publik dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI adalah penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 di dua hotel, yaitu Hotel Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Hal itu tertuang dalam surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Indra Iskandar, Kamis (26/7).

“Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel,” demikian petikan bunyi surat tersebut seperti dimuat kompas.com.

“Kita sudah lakukan MoU tapi tentu kami berdoa ya tidak pernah digunakan tentunya, ini kan untuk prepare saja sebetulnya,” kata Indra. Fasilitas hotel disiapkan mengingat tingginya aktivitas anggota DPR di daerah pemilihan maupun kegiatan politik masing-masing yang membuat mereka berpotensi terpapar Covid-19.

Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut dapat diakses aparatur sipil negara dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara. “Tapi tidak dengan anggota keluarga,” jelas Indra.

Entah kebetulan atau tidak, munculnya berita tadi bersamaan waktunya dengan kesulitan warga terpapar Covid-19 memperoleh shelter sebagai tempat isolasi. Sehingga banyak yang kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Merespon hal tersebut, mediamu.com mewawancari Arif Jamali Muis, Ketua Pengarah Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PWM DIY. “Penyediaan hotel untuk para anggota dewan itu tidak sentitif terhadap penderitaan rakyat yang terpapar Covid-19,” tegasnya. Menurut data, di DIY terdapat sekitar 600 orang yang harus meregang nyawa karena Covid-19 ketika melakukan isolasi mandiri di rumah.

Kebijakan tersebut, lanjut Arif Jamali, tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada fakta bahwa banyak masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, harus berjuang sendiri mengakses perawatan rumah sakit, dan hanya dibantu tetangga serta para relawan. Di saat yang sama para anggota dewan justru mendapat fasilitas isoman dengan dibiayai negara yang tentunya diambil dari pajak rakyat.

Arif juga menyampaikan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak urgen dilihat dari segi apapun. Para anggota dewan memiliki cukup penghasilan, akses luas, serta adanya rumah dinas, mereka dinilai mampu untuk mengusahakan isoman sendiri. “Yang urgen saat ini adalah menolong rakyat, DPR bersama-sama dengan rakyat untuk melawan wabah covid,” tegasnya.

Ke depan, laki-laki yang juga Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah ini mengharapkan para wakil rakyat dapat menumbuhkan empati terhadap penderitaan rakyat. Sebab rakyatlah yang telah memilih dan mempercayakan amanah kepada para anggota dewan sehingga mereka dapat menikmati semua fasilitas dan kenyamanan seperti saat ini.

“Saatnya naluri kemanusiaan nilai-nilai Pancasila diterapkan untuk membantu rakyat,” tegasnya. (*)

Wartawan: Ahimsa
Editor: Heru Prasetya