UMK Rendah di Tengah biaya Hidup Tinggi, Pakar UMY Soroti Ketimpangan di Yogyakarta

YOGYAKARTA — kembali menjadi perhatian publik setelah munculnya unggahan di media sosial yang menyebutkan kota ini menempati posisi kedua sebagai wilayah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta masih berada pada level yang sangat rendah, menciptakan ketimpangan yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, UMK Yogyakarta untuk tahun 2025 tercatat hanya sekitar Rp2,8 juta per bulan. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, yang memiliki UMK jauh lebih tinggi.

Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si., pakar ekonomi pembangunan wilayah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara UMK yang rendah dan tingginya biaya hidup di kota ini menjadi masalah serius. Ia menilai, meskipun biaya hidup di Yogyakarta hampir setara dengan kota-kota besar lain, UMK yang rendah tidak mampu mengimbangi biaya kebutuhan pokok, perumahan, dan transportasi yang terus meningkat.

Also Read

Lembaga Halal PWM DIY Bersama UAD dan PCIM Taiwan, Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pekerja Migran di Taiwan

"Dengan UMK Yogyakarta yang masih sangat rendah, masyarakat di kota ini merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meskipun biaya hidupnya hampir setara dengan Jakarta atau Surabaya," jelas Dessy dalam wawancara dengan Humas UMY, Kamis (29/1).

Tidak hanya itu, masalah ini juga berhubungan langsung dengan angka kemiskinan di DIY, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,40 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 8,57 persen. Meskipun ada penurunan persentase kemiskinan, jumlah penduduk miskin secara absolut masih cukup tinggi, yaitu sekitar 430 ribu orang.

Dessy menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan penetapan UMK di Yogyakarta. "Kebijakan upah minimum tidak hanya harus mempertimbangkan daya tahan usaha, tetapi juga harus memperhatikan realitas biaya hidup yang semakin tinggi di kota ini," ujar Dessy.

Also Read

Jalan Sehat PCM Ngampilan, Semarak Musycab dan Konsolidasi untuk Syauqi

Pakar ekonomi ini berharap pemerintah daerah dapat menemukan keseimbangan antara menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, Yogyakarta tidak hanya akan dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, tetapi juga sebagai kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar ekonomi warganya.

Dengan latar belakang ini, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan pengupahan agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.