YOGYA - Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Sabtu (9/3) di Aula Gedung Muhammadiyah DIY. Rakerwil diikuti 17 peserta dari LPPK PWM dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-DIY.

Mengangkat tema “Menguatkan Tata Kelola Persyarikatan dan Menjaga Kelangsungan Amal Usaha Muhammadiyah”, terdapat dua isu terkait dengan tema ini. Yaitu, penguatan tata kelola pimpinan persyarikatan dan menjaga kelangsungan amal usaha Muhammadiyah dalam hal keuangan.

Hal ini penting, karena salah satu problem yang masih terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan. Tidak hanya di level amal usaha dan PDM, PWM juga mengalami hal yang sama. 

“Maka, memang keberadaan LPPK salah satunya mensupport posisi pengelolaan keuangan persyarikatan. Kami intens dengan bendahara PWM DIY dalam penataan keuangan di wilayah,” kata Ketua LPPK PWM DIY, Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS, Ph.D.

Guru Besar Akuntansi Universitas Islam Indonesia itu menambahkan bahwa di level Pimpinan Pusat, sedang mengimplementasi sistem keuangan, merancang sistem anggaran belanja pimpinan, optimalisasi perusahaan, dan penyusunan SOP administrasi keuangan. 

Oleh karena itu, Rakerwil ini menjadi momen yang tepat untuk mengimplementasikan program-program tata kelola keuangan bagi wilayah dan daerah. “Tentunya dengan menyesuaikan kondisi di DIY dan kesiapan dari daerah seperti apa,” lanjut Rifqi. 

Pada Rakerwil ini, LPPK PWM DIY menekankan dua hal penting, yaitu mendorong adanya keterbukaan pengelolaan keuangan dan ketertiban melakukan pembinaan tata kelola keuangan.

Rifqi menjelaskan dua hal ini juga menjadi isu sentral dalam mensupport keuangan di level persyarikatan dan amal usaha.

Untuk itu, pengawasan keuangan sangat diperlukan, dengan catatan ada mandat dari persyarikatan. Sehingga, secara legal punya kekuatan untuk bisa memberikan informasi kepada pimpinan persyarikatan terkait laporan pengelolaan keuangan.

Adanya mandat dari pimpinan juga untuk mendukung tertib administrasi yang selalu disuarakan oleh Muhammadiyah dan ini penting karena terkait dengan pajak.

“Kita harus tertib, karena pajak menuntut adanya itu dan sebagai objek pajak, maka kita harus punya informasi baik agar pembayaran pajak relatif optimal,” jelas Rifqi. 

PWM DIY juga memberikan masukan bahwa era tertib administrasi keuangan saat ini tak lepas dari penggunaan teknologi, termasuk juga dalam laporan kegiatan dan aset membayar. Maka penggunaan teknologi dalam tata kelola euangan adalah keniscayaan. 

Jika dari level pusat sudah memulai, sekarang giliran wilayah dan daerah juga melakukan hal serupa. Setelah rakerwil ini diharapkan akan ada koordinasi rutin antara LPPK PWM dan PDM baik secara luring maupun daring. 

(Sehingga) selama satu periode, kami bisa melakukan review laporan keuangan pimpinan dan amal usaha Karena bisa mengetahui masalah internal menghindari fraud dan error,” tandasnya. (*) 

Wartawan: Dzikril Firmansyah