PP Muhammadiyah: Serangan ke Iran Langgar Hukum Internasional, PBB Jangan Diam

YOGYAKARTA — Konflik di Timur Tengah memasuki fase yang semakin berbahaya. Di tengah memanasnya ketegangan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Republik Islam Iran, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan terbuka kepada publik internasional.

Melalui Surat Pernyataan Nomor 16/PER/I.0/B/2026 tertanggal 13 Ramadan 1447 H atau 2 Maret 2026, PP Muhammadiyah turut menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga secara tegas menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia dan hukum internasional.

Tidak berhenti pada kecaman moral, Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak bersikap pasif. Muhammadiyah menyerukan pemberian sanksi tegas terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta langkah konkret menghentikan agresi yang dinilai mengabaikan keputusan-keputusan PBB sendiri.

Also Read

Kader PCI Muhammadiyah Taiwan Borong Penghargaan Lomba Esai KDEI 2019

Pernyataan ini secara tidak langsung menempatkan PBB dalam posisi krusial. Di tengah sorotan dunia terhadap standar ganda dalam penyelesaian konflik global, Muhammadiyah menilai ketegasan PBB menjadi ujian kredibilitas lembaga internasional tersebut.

Selain mendesak sanksi, Muhammadiyah juga mendorong PBB bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera mengambil langkah nyata mengakhiri genosida terhadap bangsa Palestina dan mencegah meluasnya konflik antarnegara di kawasan Timur Tengah.

Menyertakan isu Palestina dalam pernyataan sikapnya, Muhammadiyah memperlihatkan bahwa konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan krisis kemanusiaan yang lebih luas dan telah berlangsung lama di kawasan tersebut.

Also Read

Muhammadiyah Perkuat Kerja Sama Internasional Respons Kesehatan Darurat dengan ISAR Germany

Pada pernyataan ini juga, Muhammadiyah menyerukan kepada Iran dan negara-negara Arab untuk menahan diri serta mengedepankan dialog. Seruan ini penting, mengingat eskalasi konflik berpotensi meluas menjadi konfrontasi regional terbuka yang melibatkan banyak negara.

Muhammadiyah menegaskan bahwa jalur diplomasi harus menjadi prioritas utama. Semua negara, lembaga multilateral maupun bilateral, tokoh agama, dan kekuatan masyarakat sipil diajak untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dan keadilan global.

“Segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran peradaban di muka bumi harus dikecam,” demikian ditegaskan dalam dokumen tersebut.

Also Read

Kader ‘Aisyiah Taiwan Raih Gelar Doktor Tercepat

Sikap ini memperlihatkan konsistensi Muhammadiyah dalam memainkan peran moral di panggung global. Sebagai gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyah tidak hanya berbicara dalam kerangka solidaritas keagamaan, tetapi juga dalam perspektif hukum internasional dan keadilan universal.