YOGYAKARTA – Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah ke – 48 digelar secara daring, pada Sabtu (5/11). Dalam sidang tersebut, agenda utamanya adalah tanggapan terhadap laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan materi Muktamar ke – 48.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI Yogyakarta yang mengikuti sidang pleno I pun turut memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan laporan dan materi yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah. Tanggapan disampaikan oleh Ketua PWM DIY Gita Danu Pranata.

Gita memaparkan beberapa hal, mulai dari laporan, menurutnya perlu juga dilaporkan tentang perkembangan pengelolaan masjid dan jamaah, pemanfatan tanah-tanah wakaf, gerakan tabligh, maupun perkembangan pemikiran Islam tidak dilaporkan secara memadai.

Sementara itu, penyajian laporan secara deskriptif disajikan kegiatannya, tetapi tidak disajikan apa hasilnya, sehingga belum menunjukkan kinerja secara jelas. “Laporan pelaksanaan program perbidang pada semua majelis dan lembaga juga tidak dipaparkan apa capaian masing-masing majelis dan lembaga, sehingga tidak menggambarkan kinerja masing-masing,” ujar Gita.

Terkait dengan isu-isu strategis keumatan kebangsaan, dan kemanusiaan universal, lanjut Gita, PWM DIY memahami sepenuhnya dengan catatan bahwa isu-isu strategis itu perlu diformulasikan menjadi program Muhammadiyah. Di samping isu-isu tersebut, Muhammadiyah juga menghadapi isu dan tantangan lokal serta internal Persyarikatan.

Seperti di bidang tarjih dan tabligh, yang meliputi produktifitas pemikiran keislaman Muhammadiyah, literasi Al-Qur’an bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah, gerakan dakwah jamaah, pembinaan dan kaderisasi muballigh, tata kelola masjid (ketakmiran) dan kemakmurannya serta  pemberdayaan dan optimalisasi zakat, infak, shadaqah dan hibah.

Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, berkaitan dengan penguatan fungsi pendidikan (pendidikan, dakwah, kaderisasi, pelayanan), perumusan kebijakan tentang paradigma pendidikan holistik-integratif, kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini, sekolah, madrasah dan pesantren serta perguruan tinggi, pendidikan luar sekolah (TPA, TPQ, Majelis ta’lim, dan kelompok pengajian) serta problem kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Dalam hal pendidikan juga terdapat isu penting, yaitu indikasi munculnya dikotomi pendidikan Muhammadiyah dengan adanya upaya pemisahan pesantren dari pendidikan dasar dan menengah, serta potensi transformasi ideologi transnasional melalui pendidikan, terutama pesantren.

Setelah pendidikan, PWM DIY juga menyoroti problem pengelolaan wakaf dan asset Muhammadiyah, berkaitan dengan status kepemilikan dan pengelolaan wakaf dan asset, sertifikasi tanah wakaf, efektivitas pengelolaan aset, serta pemberdayaan wakaf tunai.

Problem tatakelola organisasi dan kepemimpinan juga tak kalah pentingnya. Hal ini mengenai masalah rangkap jabatan pimpinan baik dalam organ Muhammadiyah, dengan jabatan politik/pemerintahan, dan dengan jabatan dalam amal usaha Muhammadiyah, tata kerja organisasi, prinsip kolektivitas dan kolegialitas kepemimpinan, serta kejelasan orientasi dan sikap politik.

Bahkan, terdapat isu strategis berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik berkaitan dengan kebijakan politik, agama, sosial, budaya, ekonomi, hukum, kesehatan, lingkungan, maupun pendidikan dan penguatan amal usaha Muhammadiyah (kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan umat, layanan sosial, dan pemberdayaan Cabang dan Ranting).

Di samping menyoroti masalah internal persyarikatan, masalah eksternal pun juga disorot oleh PWM DIY. Hal ini berhubungan dengan rezimintasi paham agama, artinya terdapat fenomena kelompok tertentu yang menghegemoni (ngangkangi) Lembaga Negara dan memaksakan faham agamanya serta pentingnya mereformasi sistem pemilu.

“Kami juga memandang bahwa masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian agar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Gita.

Adapun, mengenai rencana Program Muhammadiyah 2022-2027, PWM DIY menilai bahwa rencana program tersebut telah dirumuskan secara komprehensif untuk menjawab tantangan dan tuntutan masa depan.

Meski begitu, terdapat beberapa catatan di dalamnya, seperti memperhatikan status dan tata kelola lazismu dalam menselaraskan undang-undang zakat dengan kaidah majelis, menangkal “penyusupan” ideologi terutama melalui gerakan ideologi transnasional dalam amal usaha dan jajaran pimpinan. meningkatkan jumlah lembaga Pendidikan Ulama Tarjih, intensifikasi gerakan dakwah jamaah, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pendidikan, pelayanan sosial, dan pengelolaan aset wakaf.

Memandang Risalah Islam Berkemajuan, menurut PWM DIY telah dirumuskan cukup komprehensif. Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan, yaitu perlu ditambahkan ”pengembangan akal sehat dan ilmu pengetahuan” sebagai karakteristik Islam berkemajuan, merumuskan konsep dalam konteks ke dalam (intward looking), misalnya bagaimana paradigma ”holistik-integratif.”, dan memperhatikan pelayanan lansia (senior care) dalam perumusan risalah Islam berkemajuan.

Beberapa usul dan saran juga disampaikan oleh PWM DIY, di antaranya: menetapkan kebijakan tata kelola masjid dan musala milik Muhammadiyah, memperhatikan pengembangan bidang ekonomi sebagai salah satu pilar dakwah, penataan dan pendataan keanggotaan Muhammadiyah serta kepegawaian AUM, hingga menjawab masalah-masalah dalam bidang pertanian agar para petani mendapatkan pembinaan dan perlindungan.

“Selama ini Muhammadiyah tidak memiliki bargaining position yang kuat dalam bidang politik, sehingga tidak dapat mengakses ranah kekuasaan. Karena itu, kami mengusulkan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyahan menentukan kebijakan dan ketegasan sikap politik agar memiliki posisi yang jelas dan bargaining yang kuat dan dapat mengakses ranah politik,” kata Gita. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah