Pemilu 2024 Usai, Abdul Mu'ti Tulis Catatannya Tentang Demokrasi Hari ini

JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berakhir tanpa adanya kekacauan atau konflik yang signifikan, menunjukkan adanya harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Meskipun demikian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengangkat beberapa catatan terkait gelaran Pemilu tersebut. Meski begitu, kelancaran Pemilu pada 14 Februari 2024 patut disyukuri. Hal ini diungkapkan Mu’ti pada (19/2) melalui media sosial.

Salah satu catatan negatif dari Pemilu 2024 adalah mobilisasi finansial yang masih dominan, yang menurut Mu’ti dapat merusak esensi demokrasi, dikenal sebagai ‘demokrasi zombie’.

Mu’ti juga menyoroti bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan menerapkan demokrasi yang substansial. Banyak dari mereka masih melakukan pemilihan secara primordial dan pragmatis.

Di samping itu, Mu’ti menegaskan bahwa Indonesia, meskipun menerapkan demokrasi, belum sepenuhnya menjadi negara yang demokratis. Hal ini menunjukkan adanya tantangan bersama dalam membangun budaya demokrasi yang lebih baik.

Meskipun demikian, Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami konflik serius terkait demokrasi. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara damai, dan masyarakat semakin matang dan terbuka terhadap perbedaan pilihan.

Abdul Mu’ti juga menyoroti penggunaan bantuan sosial yang seringkali dicurigai memiliki kepentingan politik. Dia menekankan perlunya menghindari pendekatan politik materialistik dalam proses politik.

Mu’ti mengusulkan agar dana kampanye yang digunakan oleh partai politik dan calon presiden diaudit secara ketat, sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Hal ini bertujuan untuk mencegah korupsi di masa depan dan memastikan keterbukaan terhadap penggunaan dana publik.

Mu'ti juga menyoroti praktik politik dinasti dalam Pemilu 2024, di mana anggota keluarga politisi ikut terlibat dalam dunia politik. Meskipun hal ini tidak melanggar aturan, Mu’ti mempertanyakan nilai etis di balik praktik ini, yang seringkali terabaikan dalam konteks politik di Indonesia.