Pasca Pergantian Ketua, Busyro Muqoddas Harapkan MK Berbenah

MALANG – Mahkamah Konstitusi (MK) menunjuk Suhartoyo sebagai ketua baru menggantikan Anwar Usman yang dipecat Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena pelanggaran etik dan integritas.

Atas penunjukan itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., mengapresiasi langkah yang diambil MK. Ia juga berharap nantinya hakim MK mampu mengembalikan marwah lembaga.

Sebagai lembaga negara, tutur Busyro, Mahkamah Konstitusi memegang kepercayaan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dan peradilan hukum di Indonesia. Ia menuntut adanya evaluasi besar-besaran seiring lunturnya kepercayaan publik karena nepotisme terang-terangan dalam lembaga.  

“Nepotisme itu di era Suharto sudah tampak, tapi kan tidak sekasar ini. Ini kasar banget, lewat MK,” jelasnya pada penutupan Rakernas Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, Ahad (12/11).

Pada kesempatan yang sama, Busyro juga membacakan beberapa poin sikap MHH PP Muhammadiyah hasil rakernas. Sikap majelis ini terkait beberapa hal seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan ajakan moral majelis kepada masyarakat umum.

Mengenai aspek PSN, MHH mengharapkan komitmen dan upaya serius pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam berorientasi pada hak-hak rakyat, kelestarian lingkungan, serta penyelesaian konflik dengan prinsip kemanusiaan, keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk aspek pilpres 2024, MHH meminta penyelenggara pemilu, ASN, dan aparat penegak hukum agar menjaga netralitas, integritas dan imparsialitas. Hal itu demi terselenggaranya pemilu 2024 dengan aman, damai, jauh dari konflik dan perpecahan.

Sedangkan dalam ajakan moral, MHH mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dengan menghentikan pembentukan peraturan yang tidak adil dan bercirikan kesewenang-wenangan. MHH juga mengajak untuk bersama-sama menghentikan tindakan tidak prosedural dan tidak professional dari aparat penegak hukum.

“Pernyataan ini merupakan refleksi dari bacaan kami semua selama ini. Muhammadiyah sampai sekarang terus mampu mengkonsolidasikan diri secara internal, sehingga tidak mudah tergoda dan digoda dengan penyakit dan virus mematikan demokrasi, yakni pragmatisme serta hedonisme,” tegas Busyro.

Berita ini disadur mediamu.com dari muhammadiyah.or.id dengan artikel berjudul sampaikan harapan baru pada MK, MHH PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Sipil Kawal Kebijakan Publik Dengan Sikap Kritis-Konstruktif