Partisipasi Kader Dalam Perencanaan Pembangunan Jadi Agenda Penting Aisyiyah

YOGYA – Pada periode abad kedua, para pemimpin 'Aisyiyah harus terus menerus memegang peran kebangsaan, termasuk berkontribusi aktif dalam perencanaan pembangunan. Inisiatif ini terus didorong oleh Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah untuk diwujudkan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat wilayah dan daerah, melalui acara "Koordinasi Peningkatan Partisipasi Aktif 'Aisyiyah dalam Perencanaan Pembangunan untuk Indonesia Berkeadilan dan Berkemajuan" pada Sabtu (20/1).

Dalam pertemuan daring yang dihadiri oleh semua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah, Ketua Umum PP 'Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menekankan bahwa sejak awal pendiriannya, 'Aisyiyah telah membuktikan peran kebangsaannya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Advertisement

Scroll To Continue with Content

"Saya mendorong agar kader 'Aisyiyah semakin banyak berpartisipasi dalam forum pengambilan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Salmah seperti dilansir muhammadiyah.or.id.

Siswi SMA Muha Raih 2 Medali Perak Taekwondo Tingkat Nasional

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menegaskan pentingnya keterlibatan 'Aisyiyah dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam Khittah Ujung Pandang pada Muktamar tahun 1971, Khittah Surabaya tahun 1978, dan Khittah Denpasar tahun 2002.

Tri menyoroti poin dalam Khittah Denpasar yang menegaskan bahwa Muhammadiyah harus memainkan peran politiknya sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar, mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

"Ini adalah peran kita dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar untuk terlibat dalam proses dan kebijakan negara, termasuk dalam perencanaan pembangunan," kata Tri.

LPB PDM Kota Jogja Peringati HKB 2018 bersama Pelajar Muhammadiyah se-Kota Jogja

Tri juga mendorong agar kader 'Aisyiyah dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan daerah yang inklusif. "Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi dan konteks isu yang berkembang di wilayah atau daerahnya, serta merujuk pada prinsip 'no one left behind' dan inklusivitas, sejalan dengan kebijakan RPJPN dan RPJMN," tambah Tri.

Wartawan: Fatan Asshidqi