Haedar Nashir Tekankan Tiga Langkah Strategis Hadapi Korupsi yang Kian Sistemik
Smallest Font
Largest Font
YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai praktik korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan karena bersifat sistemik, terstruktur, dan masif. Karena itu, ia mendorong adanya langkah-langkah strategis yang melibatkan kepemimpinan nasional, penguatan sistem penegakan hukum, serta komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar sebelum mengisi Leadership Training Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA) yang diselenggarakan di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Senin (13/7) malam.
Menurut Haedar, maraknya kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran individu, melainkan telah menjadi penyakit yang mengakar dalam sistem.
"Ibarat wabah, korupsi sudah meluas menjadi penyakit akut yang sistemik, terstruktur, dan masif," tegasnya.
Haedar mengaitkan kondisi tersebut dengan Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Menurutnya, berbagai pidato Presiden menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen terhadap agenda tersebut.
"Korupsi menjadi salah satu persoalan mendasar yang membebani Indonesia, bersama berbagai persoalan lain seperti pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan kemiskinan. Karena itu, saya yakin kita semua sepakat untuk bersama-sama melawan korupsi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Haedar menyampaikan tiga langkah strategis yang dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pertama, ia menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi melalui institusi-institusi negara yang telah dibangun.
"Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik," katanya.
Menurut Haedar, kepemimpinan Presiden menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Ia meyakini, apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.
"Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada," ujarnya.
Kedua, Haedar menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga berbagai lembaga pengawas lainnya. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya akan efektif jika dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.
"Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem," jelasnya.
Haedar menambahkan, keberhasilan berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta agenda pembangunan dalam Asta Cita, sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat.
Karena itu, ia berharap Presiden dapat memimpin dengan komitmen politik yang kokoh bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada kebijakan yang saling menghambat dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi," katanya.
Haedar juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi state of mind seluruh elemen bangsa, baik institusi negara maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, kesadaran kolektif tersebut penting agar tidak ada ruang bagi berkembangnya praktik korupsi.
"Menjaga alam pikiran untuk bergerak bersama sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem yang longgar," tuturnya.
Ketiga, Haedar mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang benar-benar sempurna. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah adanya kemauan politik yang kuat untuk terus memperbaiki sistem dan mengoptimalkan langkah-langkah pemberantasan korupsi.
"Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, perjuangan melawan korupsi merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan percepatan.
"Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah, karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan," pungkasnya.
Editors Team
Redaksi MediaMU
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
