Dapati Kemungkinan Lahan Bekas Hingga Suap-Menyuap, Muhammadiyah Evaluasi Lagi Izin Tambang

SLEMAN - Tim Khusus Pengelolaan Petambangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah saat ini tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang baru diterima. Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa kemungkinan besar lahan tambang yang diberikan adalah lahan bekas, yang dapat memunculkan berbagai masalah serius.

"Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim," kata Busyro kepada wartawan saat ditemui di Fisipol UGM, Senin (26/8/2024).

Busyro, yang merupakan mantan pimpinan KPK, menjelaskan bahwa tim saat ini sedang melakukan analisis mendalam. Jika hasilnya menunjukkan lebih banyak mudarat, Muhammadiyah tidak segan-segan untuk mengembalikan izin tambang tersebut.

"Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan," tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan lahan tambang bekas dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk isu lingkungan dan praktik suap yang kerap terjadi di sektor ini.

"Semuanya, sampai proses-prosesnya itu, proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap," ungkap Busyro.

"Sehingga ada istilahnya dulu itu pelabuhan tikus. Ada 1.000 pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap," tambahnya.

Busyro menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam praktik suap. Jika ada indikasi penyimpangan, izin tambang akan langsung dikembalikan.

"Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti ditemukan indikasi itu akan mengembalikan," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri untuk mengelola tambang, dan yakin bahwa organisasi ini tetap mampu menjalankan gerakan-gerakannya tanpa ketergantungan pada sektor pertambangan.