Sapardiyono: Bangsa Indonesia Harus Dibangun dengan Hukum

YOGYA - Penegakkan hukum di Indonesia menjadi sesuatu yang urgent. Ini penting dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang maju di segala aspek.

Muhammadiyah pun memandang bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menjamin ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, dan penegakan harus dilakukan tanpa diskriminasi berbasis apapun.

Also Read Bentuk kesadaran perspektif GEDSI, PP ‘Aisyiyah Selenggarakan Seminar dalam Program Inklusi

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) Dr. Sapardiyono, S.Hut., M.H. menjelaskan dalam Risalah Islam Berkemajuan, salah satu dari isinya adalah pengkhidmatan di bidang hukum. Ada dua hal yang perlu ditegaskan, pertama hukum adalah alat pembaharuan dalam masyarakat, pembaharuan dan kemajuan peradaban suatu bangsa.

“Sehingga hukum harus menjadi landasan bagi proses hukum harus dijadikan landasan bagi proses pembangunan dan kemajuan. Bangsa Indonesia itu harus dibangun dengan hukum,” jelasnya saat membuka Penyuluhan Hukum Perlindungan Merek dan Teknis Pendaftaran Merek dari Majelis Hukum dan HAM PWM DIY, hari Sabtu (30/12).

Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Artinya, hukum harus mampu mengubah nilai-nilai, kebiasaan dan karakter masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya kemajuan peradaban yang mulia dan berkeadilan.

Kemudian, dalam Risalah Islam Berkemajuan, disampaikan pula sistem, model dan materi hukum yang tidak menggambarkan nilai-nilai dan semangat kemajuan, serta tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus segera direformasi.

Hal tersebut juga ditegaskan sebelumnya pada Muktamar ke-47 tahun 2015, bahwa Muhammadiyah menyepakati NKRI adalah Darul Ahdi wa Syahadah atau Negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati. Artinya, NKRI adalah negara yang harus didukung.

Also Read PENGAJIAN PCM DEPOK BAGI RESEP DAKWAH DI ERA DIGITAL

Terlebih, di tahun 1945 ketika para pendiri bangsa berdebat mengenai dasar hukum apa yang akan digunakan, para pimpinan Muhammadiyah saat itu juga ikut berperan di dalamnya hingga akhirnya dirumuskan Pancasila.

“Karena itu, perlu ditegaskan bahwa Muhammadiyah salah satu ormas yang tujuannya mewujudkan NKRI sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah cita-cita Muhammadiyah dan bangsa,” tutur Sapardiyono. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah