Cegah Kejahatan Jalanan, PW IPM DIY akan Buat Policy Brief

YOGYA – Kasus kejahatan jalanan yang marak terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian serius seluruh kalangan. Tak terkecuali Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) DIY yang berhubungan langsung dengan pelajar.

Melalui Diskusi Aktual “Yogya Tidak Aman, Sampai Kapan?”, Ahad (22/5) di Aula Gedung Dakwah PWM DIY, PW IPM DIY mengundang beberapa narasumber untuk dimintai pendapat dan masukan perihal langkah lanjut mencegah terjadinya kejahatan jalanan yang melibatkan para pelajar di usia remaja ini.

Baca Juga: Kapolres Sleman: Secara Umum, Yogya Aman dan Kondusif

Muhammad Yasir Abdad, Ketua PW IPM DIY Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, berharap diskusi ini menjadi awalan yang bagus berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat mengingat kegiatan ini melibatkan sejumlah tokoh. Sehingga, hasil diskusi tersebut menjadi acuan bagaimana IPM bergerak ke depan.

Selain itu, menjadi perhatian bersama adalah keselamatan dan rasa aman warga Yogya. IPM memberikan pemahaman melawan arus media berhubungan dengan isu kejahatan jalanan ini.

“IPM sangat concern dengan isu kejahatan jalanan, makanya kami berupaya semaksimal mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja ini terjadi,” ujarnya.

Harapannya, ke depan tidak ada lagi pemahaman kurang pas yang dapat merugikan masyarakat, mulai dari rasa aman, keinginan untuk menetap di Yogya, berlibur, dan lain sebagainya. “Kami berharap ini bisa kembali normal,” lanjut Yasir Abdad.

Ia menilai perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa penggunaan istilah klitih berupa idiom khusus di Yogya yang justru membuat kejahatan jalanan semakin masif untuk diberitakan. Oleh karena itu, ia berharap dari diskusi ini bisa memberikan satu arahan untuk mengajak masyarakat secara khusus bagaimana kemudian menyikapi fenomena kejahatan jalanan ini, kembali kepada asal mula penyebutan klitih.

Klitih diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk liburan, cari makan, atau sebagainya, sebagaimana istilah yang dulu sering dipakai. Buukan seperti sekarang justru dikonotasikan negatif sebagai kegiatan yang kurang produktif.

Setelah diskusi tersebut, Yasir menyebutkan bahwa Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PW IPM DIY akan membuat policy brief yang juga melibatkan akademisi, terutama yang concern di bidang kenakalan remaja dan kejahatan jalanan.

“Harapannya bisa ditembuskan kepada pemerintah, terutama anggota DPRD DIY,” harap Yasir. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah
Editor: Heru Prasetya