JAKARTA – Budaya korupsi terus berkembang karena penegakan hukum terhadap para koruptor dinilai lemah. Ironisnya, banyak pelaku korupsi yang menjalani hukuman singkat dan bahkan mendapatkan keistimewaan selama masa pidananya. Menghadapi realitas yang mengkhawatirkan ini, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, berharap agar pemerintah, terutama Kejaksaan Agung (Kejagung), menunjukkan sikap tegas dan keras yang dapat menciptakan efek jera pada para pelaku korupsi.

“Jika hukuman yang diberikan kepada para koruptor tidak cukup berat, maka mereka yang telah dan belum tertangkap tidak akan merasa jera atau takut,” ungkap Anwar Abbas pada Jumat (1/12).

Selain mengusulkan penyitaan harta para koruptor, Anwar Abbas menekankan perlunya Kejagung untuk menuntut mereka dengan hukuman seberat-beratnya, terutama jika pelaku korupsi berasal dari aparat penegak hukum.

“Kejaksaan harus bersikap lebih tegas dan keras terhadap mereka karena mereka mengetahui hukum namun tetap melanggarnya,” ujarnya.

Secara pribadi, Anwar ingin agar para jaksa menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Bahkan, hukuman mati jika memang itu diperlukan. "Kejagung juga harus berani menuntut yang bersangkutan dengan hukuman yang seberat-beratnya berupa hukuman mati,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pejabat publik, Anwar Abbas mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang yang menerapkan prinsip pembuktian terbalik.

Urgensi undang-undang ini adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan jabatan, terutama di kalangan ASN, polisi, tentara, politisi, anggota DPR, serta pejabat dan karyawan di lembaga yudikatif yang memiliki harta tidak wajar.

“Setiap individu tersebut harus dapat menjelaskan dan membuktikan sumber kekayaannya. Jika kekayaan tersebut diperoleh secara halal dan benar, masyarakat harus menghormatinya,” tandasnya. (*)

sumber: muhammadiyah.or.id
Wartawan: Fatan Asshidqi