YOGYA - Ulama Muda Muhammadiyah, Sholahuddin Zuhri menekankan setiap kader Pemuda Muhammadiyah harus cakap dalam urusan kepemimpinan.

Menurutnya, ada dua (2) hal yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Pertama, setiap bentuk kepemimpinan itu membawa narasi gagasan dan itu tentunya tidak terlepas daripada Ijtihad yang dipahami oleh Muhammadiyah

“Artinya, narasi literasi itu menjadi sebuah pijakan untuk kemudian memunculkan gagasan-gagasan yang mampu menjadi jawaban untuk tantangan kekinian,” ucapnya dalam Pengukuhan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Yogyakarta periode 2022-2027, Sabtu (30/12). 

Hal yang kedua, kepemimpinan tidak cukup dengan narasi, tetapi wajib dengan komunikasi yang baik. Maka, komunikasi dan narasi yang dibangun atas ilmu tadi itu harus tegak lurus sesuai dengan koridor ketentuan dan ideologi Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini yang kemudian mengarah kepada kepribadian Pemuda Muhammadiyah.

Sehingga ketika memegang tafsir kepribadian Pemuda Muhammadiyah, maka narasi dan komunikasi tidak akan ke mana-mana. 

“Lebih-lebih ini menuju tahun politik, sehingga pijakan keilmuannya dan gagasannya tidak kemudian hanya ke sebagian pihak. Tetapi terkait keadilan, jadi komunikasinya pun tetap cair karena tidak berat sebelah,” jelas Ketua PDPM Kota Yogyakarta periode 2018-2022 itu.

Kemudian, apa yang dipahami sebagai tegak lurus adalah sesuatu yang menjadi kepastian. Karena dalam konteks bermuhammadiyah itu ada istilah desentralisasi, artinya semua jalur dan instruksinya tersambung.

Mau tidak mau, apa yang menjadi hasil musyawarah persyarikatan, bagi kader wajib menjadikan itu sebagai keputusan tertinggi. Seperti halnya ketika pada Musypimwilsus Muhammadiyah DIY pada 2022 lalu menyepakati penunjukkan Ahmad Syauqi Soeratno sebagai Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024 mewakili Muhammadiyah. Itu harus dipahami dengan sikap tegak lurus dari kader Pemuda Muhammadiyah. 

Maka, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa sikap tegak lurus adalah suatu kepastian dari kader Muhammadiyah. Karena itu sebagai wujud dari karakter Muhammadiyah, yaitu menjadikan hasil musyawarah itu sebagai keputusan tertinggi.

“Sehingga, ini sesuai dengan poin ketiga di dalam sifat warga Muhammadiyah yang lapang dada, luas pandangan walaupun berbeda misalnya. Maka satu yang harus dipilih hasil musyawarah mufakat, itulah yang diutamakan,” tandas Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DI Yogyakarta Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama tersebut. (*) 

Wartawan: Dzikril Firmansyah