YOGYA - Sejumlah peserta Sekolah Politik Kebangsaan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Djazman Al Kondisi Kota Yogyakarta berkumpul untuk menyampaikan Maklumat Politik Kebangsaan. Hal ini disampaikan pada Ahad (11/2), pada momen penutupan Sekolah Politik Kebangsaan. 

Sebagaimana diketahui, jelang Pemilu 2024 perkembangan politik nasional makin hari makin menunjukkan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini tentunya membuat demokrasi kian tergerus dan mengalami kemunduran. 

Melihat berbagai momentum di Pemilu 2024, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 yang menjadi tiket pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang jelas melanggar etika. Lalu, pernyataan dan kebijakan Jokowi sebagai Presiden yang terkesan berpihak pada pasangan calon tertentu. 

Hal ini jelas memperlihatkan bahwa bangsa ini sudah tidak lagi seperti apa yang dicita-citakan oleh sang Proklamator, Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 yang berkata: "Kita hendak mendirikan satu negara, semua buat semua. Bukan untuk satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi semua buat semua."

K.H. Ahmad Dahlan dalam masa awal berdiri Muhammadiyah telah mencontohkan kepada kita semua pentingnya meluruskan kiblat sholat ke arah yang benar. Maka, IMM sebagai anak ideologis Muhammadiyah perlu mengambil sikap yang sama, yakni menjadi kompas dalam pelurusan kiblat moral bangsa. 

Sebab, IMM melihat jika carut marut dalam hilangnya etika kenegarawan para elit dalam pemilu ini telah mencederai sendi-sendi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etika. Sebagai intelektual jelas kalau berdiam diri bukanlah sikap sejati. 

Dengan niat yang tulus dan kesadaran berlandaskan semangat ideologi dan nilai-nilai Muhammadiyah, maka semua peserta Sekolah Politik Kebangsaan PC IMM Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai moral etik bangsa menyatakan seruan moral, antara lain:

1. Mendesak seluruh penyelenggaraan negara baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga etika pemerintahan dan kenegarawanan. Terlebih Jokowi sebagai Presiden agar tidak berpihak dan menggunakan fasilitas negara pada paslon tertentu. 
2. Menuntut seluruh aparatur negara baik itu TNI maupun Polri agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat. 
3. Mendesak KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, dengan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum pada Pemilu 2024.
4. Mendesak DPP IMM untuk menjadi uswatun hasanah kader IMM secara keseluruhan dalam menjaga independensi dan netralitas ketua umum dan organisasi pada Pemilu 2024.
5. Mengajak seluruh kader IMM untuk menjadi kompas pelurusan kiblat moral bangsa. 

Ketua Umum PC IMM Djazman Al Kindi Yogyakarta Haidar Albana menegaskan bahwa IMM sebagai organisasi gerakan mahasiswa Islam dan anak ideologis Muhammadiyah tentunya perlu melihat gejolak politik dalam pemilu ini sebagai sebuah kemunduran demokrasi.

"IMM perlu mengambil bagian sebagai muadzin bangsa sebagai penyeru dalam meluruskan arah kiblat kebangsaan agar para elite negara kembali pada sifat kenegarawanan yang berpihak dan memberikan keadilan pada rakyat Indonesia secara keseluruhan," tegas Haidar pada Senin (12/2). (*) 

Wartawan: Dzikril Firmansyah