Rahmawati Husein Hadiri Panel Tingkat Tinggi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Kemanusiaan

JENEWA — Dr. Rahmawati Husein, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah — yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) — diundang menjadi pembicara dalam Panel Tingkat Tinggi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Kemanusiaan.

Dalam panel dengan tema  khusus “Penguatan Aksi Kemanusian: Langkah ke Depan untuk Meningkatkan Pelokalan dan Pelibatan Masyarakat untuk Respon yang Lebih Inklusif dan Efektif”, Rahmawati Husein, yang juga Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan salah satu unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi satu-satunya wakil Asia, dari empat panelis yang berasal dari Kolombia, Liberia dan Uganda.

Panel Tingkat Tinggi itu dihadiri 191 peserta perwakilan negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB, lembaga/organisasi kemanusiaan international, serta lembaga donor.

Pada panel tersebut, Rahmawati Husein diminta untuk menyampaikan pengalaman Muhammadiyah dalam menanggapi gempa bumi dan tsunami di Sulawesi. Sehingga para aktor internasional dapat mengenali, memperkuat, dan melengkapi kapasitas pelaku di tingkat lokal dengan lebih baik serta menjelaskan investasi kapasitas apa yang paling bermanfaat untuk menjawab kesenjangan yang ada.

Dalam kesempatan tersebut Rahmawati menyampaikan, jika organisasi international harus mau berubah dan memiliki perpektif yang baru dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

“Organisasi internasional perlu melihat mekanisme yang dipakai di negara tujuan, tidak asal datang tanpa memahami arsitektur kemanusiaan,” kata Rahmawati.

Di samping itu, organisasi internasional perlu bekerjasama dengan organisasi lokal secara sejajar. Tidak mengarahkan sesuai keinginan atau praktik seperti yang mereka biasa lakukan.

Menurut Rahmawati, para pelaku internasional tersebut perlu mencari tahu pemain lokal, memahami cara kerja organisasi lokal dan mendukung upaya yang dilakukan. “Bukan malah sebaliknya,” tandas Rahmawati, yang menegaskan perlunya memahami semua aktor baik pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, kelompok swasta, organisadi non pemerintah, LSM, komunitas, kampus dan sebagainya.

Aktor lokal tersebut, bagi Rahmawati, sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mempercepat penanganan darurat.

Sebagai contoh, MDMC Muhammmadiyah setiap tahunnya merespon 70 kejadian bencana di Indonesia, meningkat dari 50-an pada tahun 2010-2015. 

“Oleh karena itu, lembaga asing penting untuk melengkapi, mendukung secara finansial maupun keahlian, tanpa mendominasi program serta mempertimbangkan keberlanjutan,” kata Rahmawati.

Di samping itu, Rahmawati menyatakan bahwa lembaga internasional perlu menginvestasikan penguatan kapasitas lokal melalui penciptaan kondisi atau lingkungan yang membuat masyarakat sadar risiko bencana, kemampuan untuk menghadapi bencana melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemauan untuk melakukan aksi.

• 

Selain itu, penguatan kapasitas instusi melalui pembuatan SOP, mekanisme dan tata kerja serta berbagai pelatihan bersama, baik pelatihan di ruangan maupun pelatihan di lapangan untuk menguji sistem.

Tak kalah pentingnya adalah penguatan kapasitas individu pekerja kemanusiaan, baik pimpinan, staf manajemen maupun relawan. “Agar mampu merespon dengan lebih baik, lebih cepat, efektif dan efisien,” kata Rahmawati. Pada bagian akhir, Rahmawati menegaskan pentingnya investasi dilakukan secara merata di berbagai daerah. “Khususnya di kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat,” tandas Rahmawati. (Affan)