Penularan Covid-19 Sudah Mengkhawatirkan, MCCC DIY: Gubernur Agar Mengambil Kebijakan Radikal

YOGYA — Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY melihat, kasus penularan Covid-19 di DIY sudah sangat semakin mengkhawatirkan. Mengutip data Dinas Kesehatan DIY 27 Juni 2021 bahwa di DIY terdapat 830 kasus harian terkonfirmasi positif. Total kasus aktif 15,41% atau 8.917 kasus aktif, dengan positivity rate 25,46%, serta total Bed Occupancy Rate (BOR) 85,37%.

Mempertimbangkan data tersebut, MCCC PWM DIY berharap Gubernur DIY mengambil kebijakan radikal (mendasar) sebagai rem darurat agar situasi tidak bertambah buruk. “Kami mohon kebijaksanaan dan kewelasasihan Bapak Gubernur,” kata Arif Jamali membacakan pernyataan sikap MCCC DIY, Senin 28 Juni 2021.

Pernyataan sikap yang ditandatangani Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. (Ketua MCCC DIY) dan Subhan Fauzi, S.M. (sekretaris) tersebut ditujukan kepada Gubernur DIY. Arif Jamali adalah salah satu Pimpinan Harian PWM DIY.

Pengukuhan PCM dan PCA Gamping, Ketua PDM Sleman: Hati-Hati, Bid’ah Dibenturkan dengan Teknologi

Pada bagian lain pernyataannya, MCCC DIY mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan klaim rumah sakit-rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi Covid-19, baik untuk tahun 2020 maupun 2021. Sumber daya berupa cash flow dibutuhkan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan untuk pelayanan lebih lanjut.

Berikut bunyi pernyataan sikap lainnya:

• Kami menilai perlu  diambil  kebijakan pembatasan  sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan/menurunkan potensi penularan, di antaranya dengan:
  a. Menekan mobilitas pekerja dengan memaksimalkan skema kerja WFH  (work from home) bagi ASN (semua ASN di DIY) dan pekerja sektor formal lain semaksimal mungkin, kecuali di sektor vital (kesehatan, pangan, dan energi, serta pelayanan publik esensial) untuk 1-2 pekan ke depan.
  b. Menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran  tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai dengan penularan dapat dikendalikan.

• Meningkatkan transparansi, soliditas, dan akuntabilitas data perkembangan Covid-19 di DIY untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik serta guna membangun komunikasi risiko yang tepat dan kuat kepada masyarakat.
• Menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, di antaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa. Disertai sikap sembodo dari pemerintah dengan Intar (pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov), uwur (memberi atau urun sumberdaya pada komunitas), serta sembur (doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya).
• Pada sektor hilir, yang meliputi respon kedaruratan dan penanganan medis, kami mohon agar:
  a. Memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.
  b. Menjamin ketersediaan kebutuhan respon medis berupa APD (Alat Pelindung Diri) sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.
  c. Turut mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan klaim dari rumah sakit- rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi Covid-19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini. Sumber daya berupa cash flow tersebut dibutuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut.
• Selain itu, kami memohon Bapak Gubernur untuk mengajak insan pers/media massa serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bergerak bersama, berkolaborasi memberikan edukasi, komunikasi risiko yang tepat, sahih, dan argumentatif bagi warga masyarakat, agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, serta melawan segala bentuk hoax (berita palsu, informasi yang menyesatkan) serta pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.
• Program vaksinasi agar diselenggarakan secara lebih massif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumber daya dan modal sosial yang dimiliki DIY. Keberadaan Puskesmas, Polindes, Bidan Desa serta sumber daya medis/kesehatan di perguruan tinggi di DIY agar dimobilisasi untuk akselerasi vaksinasi. Kelompok- kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY.
• Terakhir, kami berdoa, semoga Bapak Gubemur selalu mendapat bimbingan Allah SWT untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang taktis sekaligus strategis dalam merespon eskalasi situasi pandemi Covid-19 ini. (cip)