YOGYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan sikap represif aparat keamanan dalam aksi penyampaian pendapat mahasiswa Sulawesi Tenggara di depan Mapolda Sultra, Senin (27/9). Aksi tersebut untuk memperingati dan mengenang kejadian September Berdarah dua tahun silam.

Gaya anak muda dalam menyampaikan pendapat itu berujung ricuh. Marsono, Ketua Umum DPD IMM Sultra, digiring dan dibawa masuk ke dalam Mapolda Sultra. Bahkan kemudian beredar kabar Marsono memperoleh tindak kekerasan. Atas peristiwa ini DPD IMM DIY mengaku geram dan mengutuk.

Muh Taufiq Firdaus, Ketua Bidang Hikmah DPD IMM DIY, mengatakan:

Pertama, demonstrasi merupakan kegiatan yang dilindungi oleh Undang-undang sebagai bentuk penyampaian ekspresi dan penyampaian pendapat dimuka umum.

Kedua, tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat menjadi bukti bahwa pemerintah gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat.

Ketiga, tindakan represif yang dilakukan aparat merupakan sebuah ancaman kebebasan berpendapat dan kecaman terhadap aktivis sebagai bentuk tidak stabilnya demokrasi kita.

Muh. Akmal Ahsan, Ketua Umum DPD IMM DIY, memandang bahwa konflik yang terjadi di Sulawesi Tenggara dapat memantik amarah masyarakat di tengah lekatnya ingatan kematian Randi dan Yusuf dua tahun yang lalu.

“Polisi jangan main api di tengah endapan amarah dan lekatnya ingatan kematian dua aktivis dua tahun silam,” lanjutnya. 

Tindakan represif yang dilakukan aparat, menurut DPD IMM DIY, menambah daftar hitam tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap aktivis mahasiswa. Akmal mengatakan, perlu pembenahan institusi dan pimpinan kepolisian serta pelatihan ulang perihal tugas dan fungsi kepolisian dari tingkat pusat hingga daerah. 

DPD IMM DIY berharap tindak kekerasan aparat terhadap mahasiswa yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah kejadian terakhir diseluruh Indonesia. (*)

 Berita diterima mediamu.com dari DPD IMM DIY
Editor: Heru Prasetya