Dalam Kunjungan ke UMY, DPR RI Tekankan Total Diplomacy Untuk Hadapi Isu Global Kontemporer

YOGYA - Permasalahan yang semakin kompleks dihadapi oleh negara-negara di dunia, dan dikenal dengan istilah perfect storms. Dimana tantangan secara global ini bersifat kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya, saling terhubung serta tidak terbatas oleh wilayah. Beberapa indikatornya seperti ketidakstabilan ekonomi global, agresi militer dan perubahan iklim yang terus meningkat, semakin diperparah dengan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap lembaga tata kelola global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perlunya penguatan dalam peran Indonesia melalui total diplomacy di kancah global semakin dirasa penting dan dibahas dalam kunjungan DPR RI ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kunjungan sekaligus diskusi bertajuk “Diplomasi Parlemen: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Memperkuat Peran Indonesia di Kancah Global” bertujuan untuk bertukar pikiran dengan civitas academica terkait konsep total diplomacy. Termasuk melalui penguatan diplomasi parlemen yang difungsikan oleh DPR dan mengintensifkan soft diplomacy, salah satunya oleh perguruan tinggi. Sukamta, Ph.D. selaku anggota Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai salah satu garda terdepan soft diplomacy atau diplomasi soft power.

“Perguruan tinggi seperti UMY yang mempunyai banyak mahasiswa internasional berposisi strategis dalam mengenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia. Partisipasi dari perguruan tinggi dalam berinteraksi secara global di bidang pendidikan dapat menjadi penguatan soft diplomacy Indonesia dengan pertukaran budaya dan pengembangan penelitian yang digawangi oleh dosen dan mahasiswa,” ujar Sukamta.

PKU, Lazismu, dan NA Gunungkidul Gerak Bersama Berantas Stunting

Adanya diplomasi parlemen pun menjadi respon atas dinamika yang terjadi dalam skala global, dimana DPR RI juga berfungsi untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri dari segi parlementer. BKSAP dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR RI untuk menerjemahkan tugas tersebut. Menurut Sukamta, BKSAP menjadi titik vokal dari diplomasi parlemen yang memiliki fungsi setara dengan komisi lain di DPR RI. Jika di lembaga eksekutif memiliki Kementerian Luar Negeri, maka di legislatif atau parlemen memiliki BKSAP.

“Ada tiga lingkup kerja yang dimiliki BKSAP, yaitu diplomasi di tingkat bilateral, regional dan internasional. Selain aktif terlibat di forum internasional, Indonesia juga tercatat mengikuti forum diplomasi terkait dengan isu-isu strategis, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Kiprah Indonesia dalam diplomasi parlemen pun telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari komunitas internasional, dengan ditunjuknya Indonesia pada tahun 2021 sebagai tuan tumah The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs. Indonesia pun berhasil menggalang dukungan parlemen global untuk percepatan tercapainya SDGs.

Ingatkan Pemerintah Terkait Isu Radikalisme, Abdul Mu’ti: Wacana Kontrol Masjid Bisa Lahirkan Masalah Baru

Diplomasi parlemen dan diplomasi soft power menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari total diplomacy, dimana Sukamta juga berharap diplomasi soft power dapat dioptimalkan dalam berbagai bidang pembangunan. Melalui diplomasi soft power, Indonesia dapat melakukan upaya diplomasi dengan instrumen yang lebih fleksibel, termasuk melalui pendidikan dan kebudayaan.

Berita ini diterima mediamu.com dari Biro Humas dan Protokoler UMY.