Abdul Mu'ti Jadi Menteri Pendidikan, Busyro Muqoddas: The Right Man on The Right Job

YOGYA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi kabar soal Abdul Mu’ti yang akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di kabinet Prabowo Subianto. Ia menyebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu sangat mumpuni di bidang itu.

“Nanti pada saat formil, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengangkat beliau itu sesuai dengan prinsip, the right man on the right job," kata Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (15/10).

Ia menyatakan Abdul Mu’ti mempunyai rekam jejak di dunia pendidikan sangat panjang. Penunjukan itu sesuai dan kompetensi Abdul Mu’ti.

UAD Kembali Menerima Mahasiswa dari Filipina, Siap Mengajar di Sekolah Muhammadiyah

Terlebih, Mu'ti merupakan Guru Besar Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, kata Busyro, salah satu prinsip kebijakan, strategi, dan metode kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah juga didesain sama dengan kaderisasi untuk kepentingan kenegaraan dan kebangsaan.

"Dengan model seperti itu, Muhammadiyah memiliki pemimpin yang memenuhi syarat untuk kepentingan bernegara, salah satunya yang disebut-sebut Pak Abdul Mu'ti, yang memang ahli di bidang tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Terkait posisi Abdul Mu'ti di PP Muhammadiyah setelah sah menjadi menteri, kata Busyro, akan dibahas dalam sidang Tanwir pada bulan Desember mendatang. Sidang tersebut merupakan sidang nasional itu tingkatannya di bawah muktamar.

Peringati Hari Kemerdekaan, Muhammadiyah DIY Siapkan 7.800 Bibit Pohon

"Misalnya  ada orang yang ditunjuk sebagai menteri atau setingkat dengan menteri, nanti disampaikan di Tanwir, bagaimana  orang itu nantinya apakah akan merangkap atau mundur diganti yang lain (dalam kepengurusan),” tuturnya.

Namun, Busyro  mengisyaratkan jika seorang menteri atau jabatan setingkat tidak boleh merangkap jabatan. "Sebaiknya menteri itu konsentrasi. Rangkap jabatan itu sudah tidak mungkin, dampaknya mesti kerja separuh-separuh," tandas Busyro. (*)