JAKARTA – Eskalasi konflik antara pasukan kemerdekaan Palestina dan pemerintah Israel yang meletus pada Sabtu (7/10) memicu respons keras dari pihak Israel yang menyerang pemukiman padat penduduk di Jalur Gaza.

Setelah lima hari pertempuran, jumlah korban sipil di kedua belah pihak terus bertambah. Data sementara hingga hari Rabu (11/10) melaporkan adanya sekitar 1.200 kematian di pihak Israel dan 900 kematian di pihak Palestina. Selain Gaza, konflik juga mulai merembet ke daerah perbatasan seperti Syria dan Lebanon.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang sangat prihatin atas bencana ini, mempertanyakan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia.

Menurut Haedar Nashir, konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah terjadi karena PBB tidak mampu mengimplementasikan resolusi dan memberlakukan hukuman yang adil terhadap negara adikuasa yang terlibat dalam konflik.

Solusi yang telah disepakati oleh PBB, yaitu pendirian dua negara berdaulat, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena beberapa negara menggunakan hak veto. Akibatnya, Palestina masih menjadi negara pengamat non-anggota di PBB, sementara Israel diakui sebagai negara berdaulat.

"Jadi, jika tidak ada tindakan yang lebih progresif, saya yakin PBB menunjukkan impotensi. Lebih lanjut, mengingat hampir semua negara maju selalu berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi di negara-negara berkembang, mengapa mereka membiarkan tragedi terus berulang? Jadi, kesimpulan kami adalah bahwa peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam tatanan global telah memasuki jalan buntu," katanya.

"Saya yakin bahwa jika PBB dan komunitas internasional terus membiarkan keadaan seperti ini, kita akan terus menyaksikan tragedi seperti ini, mungkin dalam dua tahun atau tiga tahun lagi. Jadi, pertanyaan yang besar adalah apakah dunia dan PBB akan membiarkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan mata ini terus berlanjut, sambil kita lumpuh, tidak mampu menegakkan perdamaian, tidak bisa menghukum negara yang mengancam perdamaian, dan tidak dapat mewujudkan persaudaraan internasional," tambahnya.

Dalam konferensi pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membahas konflik di Palestina di Jakarta pada Rabu (11/10), Haedar menegaskan bahwa PBB memiliki lima tujuan utama yang masih belum terpenuhi, terutama poin pertama dan poin keempat, yang menyatakan: 1) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia, 4) Menjadi pusat penyelarasan tindakan kolektif terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.

"Jadi, pertanyaan pokok yang harus kita tanyakan di era PBB selama 78 tahun adalah mengapa kita terus membiarkan konflik seperti ini terjadi?" tanya Haedar secara retoris.

"Terlebih lagi, dalam forum-forum global yang dihadiri oleh negara-negara dan organisasi internasional, upaya untuk mencapai perdamaian seringkali hanya berhenti pada kata-kata di atas kertas. Oleh karena itu, perlu refleksi mendalam oleh seluruh dunia tentang penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina," tandasnya.

Berita ini disadur mediamu.com dari muhammadiyah.or.id dengan artikel berjudul Invasi Israel ke Palestina Terus Berulang, Muhammadiyah Pertanyakan Tanggungjawab dan Ketegasan PBB