YOGYA - Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Piyungan menggelar Kajian Ideologi, Politik, dan Organisasi (Ideopolitor) di Auditorium Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Senin (25/12)

Kegiatan ini merupakan program dari Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani (MPKSDI) PCM Piyungan sekaligus menjadi kegiatan kajian ideopolitor yang pertama diadakan oleh PCM Piyungan. Dengan dihadiri 250 orang yang terdiri dari pimpinan cabang, ranting, dan perwakilan ortom

Kajian ideopolitor ini dilaksanakan untuk menanggapi isu-isu terkini terutama kaitannya dengan dinamika politik menjelang pemilu serentak pada Februari 2024. Kader Muhammadiyah harus memiliki kemantapan ideologi ditengah tarik ulur percaturan politik.

Selain itu, kader juga harus bisa menempatkan posisi sebagai kader muhammadiyah dan pendukung kontestan maupun partai politik peserta pemilu. Hal ini sangat penting agar Muhammadiyah dan Aisyiyah Piyungan tetap berjalan sesuai khittah Muhammadiyah. 

Pemateri yang hadir dalam kajian Ideopolitor yaitu Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill.I., MPA selaku Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Dr. Ruslan Fariadi AM, S.Ag., M.S.I, dan Prof. Alimatul Qibtiyah,S.Ag., M.Si., Ph.D. Ketiga narasumber membawakan materi yang berbeda tentunya, namun saling berkesinambungan. 

Bachtiar Dwi Kurniawan mengisi materi pertama membahas mengenai Politik Adiluhung Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya peran kader Muhammadiyah dalam pentas politik. Selama ini kader Muhammadiyah dinilai justru terkesan abai dengan politik sehingga Muhammadiyah secara peran didalam politik semakin terkikis.

Menurutnya, kader Muhammadiyah harus mampu berdiaspora dan mewarnai percaturan politik di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena satu-satunya cara agar mampu mempengaruhi kebijakan adalah terjun di dunia politik. Namun demikian, beliau juga mengingatkan dengan khittah Muhammadiyah yang berkaitan dengan pandangan politik.

"Kader Muhammadiyah harus mampu menempatkan ketika menjadi kader politik dan kader Muhammadiyah," ujar Gus Bach -sapaan akrabnya.

Materi kedua yang disampaikan dengan mengangkat tema Hukum Politik Uang dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah. Ruslan Fariadi selaku sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyampaikan tiga sub topik yaitu korupsi, politik uang dan transparansi.

Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Secara lebih detail juga disampaikan dalil dan pandangan Tarjih menngenai politik uang yang jelas merupakan sebuah keharaman.

Terakhir, Alimatul Qibtiyah menutup Kajian Ideopolitor dengan tema Memahami Manhaj Muhammadiyah dengan menyisipkan isu-isu tentang perempuan sebagaimana kiprah dan konsentrasi Prof. Alim selama ini.

Menurutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan memiliki manhaj gerakan yang berfikir melampaui zaman. "Gerakan melampaui jaman ini termasuk berkaitan dengan pandangan tantang kesetaraan perempuan dan mendorong peran perempuan secara luas di masyarakat," tutur Prof. Alim. (*) 

Berita ini diterima Mediamu dari MPKSDI PCM Piyungan