YOGYAKARTA — Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PWM DIY mendampingi komunitas difabel tuna Netra yang tergabung dalam Grup Jaya Musik Malioboro untuk audiensi kepada Wakil Walikota Yogyakarta. Audiensi tersebut dilaksanakan pada Selasa (22 /2) di Ruang Sadewa Kantor Walikota Yogyakarta. Audiensi dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, MPS PWM DIY beserta Komunitas Grup Jaya Musik Malioboro.

Dalam sambutannya Ketua MPS PWM DIY Ridwan Furqoni, M.P.I menyampaikan audiensi jika merupakan tindaklanjut dari surat yang dilayangkan oleh Grup Jaya Musik Malioboro beberapa waktu lalu kepada MPS PWM DIY.

“Kami dari Majelis Pelayanan Sosial PWM DIY mengucapkan terimakasih banyak kepada Wakil Walikota Yogyakarta yang telah menerima kami, adapun maksud kami audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh Grup Jaya Musik Malioboro ke MPS PWM DIY untuk dapat membersamai dalam melakukan audiensi kepada pemangku kebijakan penataan kawasan Malioboro” jelasnya.

Dalam audiensinya, salah satu dari peserta Grup Jaya Musik Malioboro menuturkan jika mereka kehilangan pekerjaan pasca diterapkannya kebijakan penataan kawasan Malioboro. Menurutnya, setelah adanya penataan kawasan Malioboro, komunitas Grup Jaya Musik yang beranggotakan 24 orang difabel tuna netra tidak dapat tampil kembali untuk mengadakan pertunjukan musik dan menyanyi. Kebijakan tersebut berdampak pada hilangnya mata pencahariannya sebagai pegiat seni dan berdampak pada kondisi perekonomian para anggotanya.

“Kami berharap kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar kepada permasalahan kami,” ungkap Deden salah seorang anggota Grup Jaya Musik Malioboro.

Wakil Walikota Yogyakarta Drs. Heroe Poerwadi, M.A. mencoba mendudukkan permasalahan tersebut dan beliau bersedia untuk mencarikan jalan keluar dalam permasalahan yang dialami oleh komunitas Grup Jaya Musik Malioboro, “Kami lakukan pendataan bersama dengan UPT kami akan dicek datanya dulu, apakah personal di komunitas ini sudah terdata atau belum, kedua jika belum minta UPT mendata mereka, khususnya yang ber-KTP Jogja dan selanjutnya mereka akan diberi jadwal agar bisa menggunakan Teras Malioboro,” tuturnya. (*)

Editor: Redaktur