LHKP DIY: Ngabalin Harus Minta Maaf, Presiden Agar Konsisten

YOGYAKARTA — Hari Raya ‘Idul Fitri yang biasanya dihiasi dengan ucapan saling memaafkan, sedikit terganggu dengan pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menulis, “Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan ummat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini,” (Liputan6,com, Kamis 13 Mei 2021).

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tamat di tangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Tes Wawasam Kebangsaan (TWK) KPK bagian dari deretan upaya pelemahan KPK. TWK sendiri dimasalahkan banyak pihak, selain tidak ada payung hukum yang mengatur juga karena materi pertanyaan tidak mengarah pada profesionalitas KPK, justru mengarah pada intoleransi.

Pernyataan Ngabalin kemudian memunculkan banyak tanggapan, di antaranya dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI Yogyakarta. LHKP DIY mendesak Ngabalin untuk mengklarifikasi dan menyampaikan maaf secara terbuka atas statemen tersebut.

Bentuk kesadaran perspektif GEDSI, PP ‘Aisyiyah Selenggarakan Seminar dalam Program Inklusi

Berikut kutipan lengkap pernyataan LHKP PWM DIY yang diterima mediamu.com, Jum’at 14  Mei 2021.

Setelah bermusyawarah dalam suasana hangat silaturahmi Idulfitri 1442 Hijriyah dan dengan menyimak berbagai pemberitaan tentang statemen Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin terhadap Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas, dengan ini LHKP PWM DIY menyayangkan dan menyampaikan peringatan pada Ali Mochtar Ngabalin serta Kantor Staf Presiden untuk:

1. Mengklarifikasi dan menyampaikan maaf secara terbuka atas statemen Ali Mochtar Ngabalin yang telah mencederai kredibilitas Bapak Busyro Muqoddas selaku Pimpinan Muhammadiyah maupun kepada Keluarga Besar Muhammadiyah yang terusik dan gerah dengan statemen ngawur tuna-adab dari Ali Mochtar Ngabalin tersebut.
2. Mendesak pada Presiden dan Pimpinan Kantor Staf Presiden agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personel di KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat Presiden.
3. Menghimbau kepada seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta senantiasa berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah.
4. Meminta kepada Presiden serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan. Termasuk dalam perkembangan terakhir, segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif, merespon tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terakhir, LHKP PWM DIY berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa membimbing bangsa Indonesia dan para Pemimpin Bangsa agar tegar dan tegak dalam ikhtiar pemberantasan korupsi.

Haedar Nashir: Bagi Muhammadiyah Politik Islam itu Ijtihad

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua LHKP PWM DIY, Suwandi Danu Subrata. (hr)