Kritik PP Muhammadiyah Soal Tambang, DPD IMM DIY: Lebih Baik Fokus ke Energi Terbarukan

YOGYA – Isu terkait penerimaan konsesi tambang dari Pemerintah RI kepada ormas keagaaman, salah satunya Muhammadiyah masih jadi perdebatan sengit. Kabarnya, PP Muhammadiyah sejauh ini masih mempertimbangkan apakah akan menerima konsesi tambang ini untuk dikelola atau tidak. 

Hal ini tentunya mendapatkan kritik dari sebagian besar warga dan aktivis Muhammadiyah. Salah satunya, dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DI Yogyakarta.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal, Sekretaris DPD IMM DIY Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) itu memandang kalau Muhammadiyah seharusnya didorong untuk lebih menekankan pengembangan energi terbarukan daripada mengambil konsesi tambang.

Pernyataan ini didasarkan atas kekhawatiran akan dampak lingkungan dari industri pertambangan serta menggarisbawahi peran Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Iqbal menjelaskan, kalau rekomendasi untuk fokus pada energi terbarukan bukan karena Muhammadiyah tidak mampu mengelola tambang. Sebaliknya, Muhammadiyah memiliki potensi yang signifikan dalam bidang pertambangan, dengan sejumlah kader dan perguruan tinggi yang sudah memiliki program studi terkait.

"Namun, sebagai organisasi yang mendedikasikan diri untuk kesejahteraan umat dan keberlanjutan lingkungan, Muhammadiyah diharapkan untuk mengambil peran lebih aktif dalam memajukan sumber energi yang lebih ramah lingkungan," jelas Iqbal yang saat ini sedang menempuh studi S2 di Program Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. 

Iqbal menyoroti bahwa meskipun tambang batubara masih dianggap stabil baik secara ekonomis maupun penggunaannya sebagai sumber energi, dampak negatifnya terhadap lingkungan masih signifikan.

Oleh karena itu, Muhammadiyah dilihat sebagai pionir potensial di antara organisasi keagamaan yang memperjuangkan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki kapasitas yang besar untuk memimpin inisiatif energi terbarukan di Indonesia. "Dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan aset yang dimiliki, Muhammadiyah dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan," ujarnya dengan keyakinan.

Iqbal juga menggarisbawahi empat aspek langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam mendukung pengembangan energi terbarukan. Pertama, aspek teologis, bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat memainkan peran kunci dalam merumuskan pandangan teologis tentang urgensi dan keharusan beralih ke energi terbarukan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari eksploitasi alam yang ekstraktif.

Kedua, gerakan sosial. Muhammadiyah, melalui Majelis Lingkungan Hidup dan inisiatif gerakan sosialnya, dapat memperluas peran dari sekadar merespons krisis lingkungan menjadi upaya aktif dalam riset, pengembangan, dan implementasi teknologi energi terbarukan.

Ketiga, dari aspek akademis, perguruan tinggi Muhammadiyah dapat memainkan peran sentral dalam membangun program studi energi terbarukan untuk mendidik generasi muda dalam memimpin sektor ini di masa depan.

Keempat, di sisi aspek politis, sebagai organisasi besar dengan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, Muhammadiyah memiliki posisi yang kuat untuk mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung pengembangan energi terbarukan.

Muhammad Iqbal mengakui bahwa upaya ini merupakan langkah jangka panjang. Namun demikian, dengan memilih untuk tidak mengambil konsesi tambang dan beralih pada pengembangan energi terbarukan, Muhammadiyah menegaskan komitmennya pada visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Langkah ini merupakan wujud dari khittah perjuangan Muhammadiyah yang telah diemban dan diperjuangkan selama ini," tandas Iqbal. (*) 

Berita ini diterima Mediamu dari Hizba Muhammad Abror (Kepala Madrasah Digital Yogyakarta)