Aksi Indonesia Gelap Bergema di Jogja, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

YOGYA – Puncak aksi demonstrasi Indonesia Gelap pada hari Kamis (20/2) digelar di hampir seluruh penjuru Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. 

Para mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat bersama sejumlah kelompok aktivis lainnya juga menggelar aksi Indonesia Gelap. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan seluruh massa aksi berkumpul di Parkir Abu Bakar Ali, kemudian berjalan kaki di Jalan Malioboro sampai Titik Nol Km Yogyakarta.

Indonesia Gelap yang digaungkan oleh massa aksi mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemotongan anggaran di APBN untuk sektor - sektor yang seharusnya sangat vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

Salah satu Koordinator Lapangan aksi Indonesia Gelap, Derian menyatakan gerakan ini mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat luas untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap pemangkasan anggaran termasuk di sektor pendidikan yang dinilai tidak transparan.

"Aksi ini kami lakukan secara damai. Kami ingin menolak Inpres (No. 1/2025) yang memangkas anggaran pendidikan. Sampai saat ini, kami tidak tahu ke mana anggaran yang dipotong itu akan dialokasikan. Tidak ada penjelasan dari Presiden mengenai hal ini," ujarnya. 

Dalam aksi ini, ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini. Selain menolak pemangkasan anggaran pendidikan, mereka juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Kami menuntut agar anggaran pendidikan dikembalikan ke jumlah semestinya, yaitu 20 persen dari APBN. Pemangkasan ini berdampak luas bagi masyarakat, terutama mahasiswa dan institusi pendidikan," jelas Mustafa, perwakilan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan yang terjadi karena pemerintah lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis dan yang terbaru ini ada Danantara. Tak hanya pendidikan dan kesehatan saja, beberapa lembaga pemerintahan dan kementerian pun mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan ini.

"Kami khawatir efisiensi anggaran ini akan terus meningkat dan berdampak pada semakin terbatasnya akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat," lanjut Mustafa.